Sejarah Desa

Sejarah Berdirinya Desa Sumberarum

Asal Usul Desa Sumberarum

Awal  terbentuknya Desa sumberarum dulu hanya sebuah dukuh yang bernama pandan arum nama tersebut di ambil oleh seseorang dari mentaraman dan beliaulah yang membuka krawang dukuh pandanarum namanya iman aruman dukuh ini pada saat itu ,masih dihuni sedikit penduduk dan masih dalam naungan desa binangun namun lambatlaun dengan seiringnya perkembangan zaman wilayah ini semakin bertambah jumlah penduduknya karena memang tempatnya juga strategis akhirnya menjadi sebuah dusun dibawah pimpinan bapak Djoyo sumito beliau mendapatkan wangsit bahwa dusun pandanarum akan menjadi sebuah desa yang makmur karena areal tanahnya subur untuk dijadikan lahan pertanian

Pada awal tahun 1890 bapak Djoyo sumito mengajukan dusun ini menjadi sebuah desa kepada pemerintah Kabupaten Blitar ,setelah melalui proses yang panjang akhirnya permohonan tersebut dikabulkan ,

Bapak Djoyo sumito di beri mandat untuk menjadi kepala desa , masa kepemimpinannya mulai tahun 1890 – 1915 dan dusun pandanarum di ubah namanya menjadi desa sumberarum.

Sejarah Pemerintahan Desa

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Sumberarum sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wates. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

  • Sebelum UU.No.5 Tahun 1979 Tentang Desa .

Pada Saat itu Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

  • Adanya UU.No 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan,  sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa  yang antara lain  perubahan nama-nama jabatan  Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

  • Desa berdasarkan UU.Nomor 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

  • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadai 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten /Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Scroll to Top